Dari DaerahFokusTerkini

900 Milyar Dana “Korban Rusuh” Untuk Malut Berpotensi Ditunda, Ini Penyebabnya

SOFIFI, Koridormalutnews.com- Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) dikabarkan telah mengikuti pertemuan yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) RI pada beberapa pekan kemarin, dimana pertemuan ini berkaitan dengan dana pengungsi korban kerusuhan provinsi Maluku dan Maluku Utara.

Pertemuan tersebut diikuti oleh Gubernur Malut KH Abdul Gani Kasuba yang diwakili oleh Asisten II Sry Haryati Hatari. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Sosial provinsi Maluku Utara, Muhammad H. Ismail, di Sofifi, Selasa (31/8/2021)

Muhammad menjelaskan, Dinas sosial sebagai dinas tekhnis masih menunggu pembentukan tim panel, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten untuk memverifikasi kembali data penerima yang dimasukkan oleh LBH Kepton.

Katanya, dari hasil gugatan yang dilakukan LBH Kepton diputuskan sekitar 3 Trilun Rupiah untuk provinsi Maluku dan Maluku Utara, dimana Maluku Utara mendapatkan Rp 900 Miliar

“Statement dari Menkopolhukam pkaembayarannya masih bisa ditunda berhubung karena covid. Jadi ini belum bisa dipastikan bahwa kapan dibayar,” ucap Muhammad

Meski begitu, dia mengaku bahwa dana tersebut akan dibayar oleh pemerintah pusat sebab pihaknya sudah mendapat rincian pembayarannya.

“Final dibayar, rincian pembayaran juga sebenarnya sudah ada, ada rilisnya dan ada yang 15 Juta,” akunya (Andre)

Label
Tampilkan Lebih Banyak

Koridor Malut

Koridormalutnews.com adalah media online berbasis di Ternate dan fokus untuk wilayah Maluku Utara.

Artikel Terkait

Back to top button
Close