Dari Daerah

Dorong Halbar Sebagai Kabupaten Layak Anak, Ini Yang Dilakukan DP3A Malut

SOFIFI, Koridormalutnews.com– Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (DP3A), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut), berupaya mendorong kabupaten Halmahera Barat (Halbar) menjadi Kabupaten Layak Anak (KLA).

Menurut Kadis P3A Malut, Musrifah Alhadar, untuk mendorong Halbar sebagai KLA, pihaknya menggelar kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Maluku Utara di Halbar sebagai langkah untuk menciptakan lingkungan yang dapat mengaspirasi hak-hak anak melalui kegiatan, program dan kebijakan pemerintah daerah.

“Jika Pemerintah dapat memenuhi dan mengaspirasi seluruh hak-hak anak maka ini akan menciptakan kondisi yang kondusif bagi anak untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, terpenuhi dan terlindungi hak-haknya sekaligus untuk meyakinkan bahwa Negara benar-benar ikut hadir dalam pembangunan perempuan dan anak Indonesia,” ungkap Musrifah saat membuka kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Maluku Utara, di Villa Gaba, Desa Guaemaadu, kecamatan Jailolo, kamis (24/3).

Musrifah menjelaskan, penginputan evaluasi KLA kabupaten Halbar sementara ini telah mencapai angka 330.90 dan Halbar merupakan urutan ke–2 setelah Kota Ternate dari kabupaten/kota Se-Provinsi Maluku Utara pada penilaian evaluasi kabupaten/kota Layak Anak tahun 2019. Olehnya itu diharapkan semua pihak dapat mengerahkan upaya terbaiknya dalam penginputan data untuk mencapai KLA tingkat pratama 2021.

“Besar harapan kami kiranya di tahun ini kabupaten Halbar dapat meraih penghargaan Pratama di awal masa kepemimpin Bupati dan Wakil Bupati yang baru ini, sehingga akan menjadi role mode Halbar menuju KLA setelah kota ternate dan disusul dengan kabupaten/kota lainnya yang ada di provinsi Maluku Utara,” katanya.

Musrifah menambahkan, kebijakan KLA bertujuan untuk mensinergikan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha sehingga pemenuhan hak-hak anak Indonesia dapat lebih dipastikan. Kebijakan ini merupakan implementasi dari tindak lanjut komitmen dunia melalui “World Fit for Children” (dunia yang layak bagi anak), dimana pemerintah Indonesia juga turut mengadopsinya.

Indonesia menjadi bagian dari negara anggota PBB yang telah berkomiten secara Internasional untuk mendukung gerakan dunia dalam menciptakan World Fit for Children.

“Komitmen ini diwujudkan sejak ditandatanginya ratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990, Program Nasional Bagi Anak Indonesia 2015, UU No. 35/2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak,”pungkasnya. (Andre)

Label
Tampilkan Lebih Banyak

Koridor Malut

Koridormalutnews.com adalah media online berbasis di Ternate dan fokus untuk wilayah Maluku Utara.

Artikel Terkait

Back to top button
Close