Dari Daerah

IMPP Nyatakan Mosi Tidak Percaya Kepada DPRD dan Pemprov Malut

MOROTAI, KMnews.com – Ikatan Mahasiswa Pelajar Pangeo (IMPP) kabupaten Pulau Morotai menyampaikan mosi tidak percaya kepada Pemda Morotai, DPRD serta Pemerintah provinsi Maluku utara (Malut) menanggapi pembukaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di kabupaten Pulau Morotai tepatnya di kecamatan Morotai Jaya.

Sebab, mereka (IMPP) menilai bahwa Pemda Morotai, DPRD hingga Pemprov Malut memiliki legitimasi dalam pengesahan IUP tersebut.

Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum IMPP, Riswan Kondihi pada Senin (13/6) sore tadi. Riswan mengatakan, masalah tambang pasir besi di desa Pangeo adalah bukan masalah baru. Sejak tahun 2010 sampai saat ini, masyarakat lingkar tamang khususnya warga Pangeo, terus dilanda kekhawatiran akibat polemik yang tak berujung ini.

Kekhawatiran dan penolakan tersebut diwujudkan dengan aksi besar-besaran oleh mahasiswa, pemuda hingga masyarakat sejak 2019 lalu. Namun sayangnya hal tersebut tak mendapat respon dari pihak Pemerintah daerah maupun Pemerintah provinsi.

“Gubernur punya hak tidak mencabut ijin. Tapi kami juga punya hak untuk tetap menolak tambang apapun bentuknya. Karena itu ada hukum dan aturan yang melindungi” kata Riswan menegaskan.

Bahkan belum lama ini, masyarakat setempat digegerkan dengan kehadiran pihak perusahan, PT.SAS & PT. IWIP yang disinyalir telah mengantongi IUP.

Selain itu, ada beberapa hal yang menurutnya penting untuk menjadi perhatian. Pertama mengenai letak geografis dapat memicu bencana ekologi yang ditandai kerusakan terumbu karang dan ekosistem serta meningkatkan laju abrasi yang dapat merusak pemukiman warga di wilayah pesisir pantai.

Persoalan lain, penambangan tersebut berdampak pada menyempitnya wilayah tangkap nelayan yang menyebabkan hasil tangkapan ikan nelayan lokal menurun dan mengancam kelangsungan hidup nelayan dalam jangka panjang.

Berdasarkan pengkajian yang dilakukan oleh pihaknya, ia menganggap ijin yang dikantongi perusahan itu tidak sah karna tidak sesuai prosedur dan ketentuan serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu, UUD 1945, UU nomor 27 tahun 2007 Tentang pengelolaan wilayah pesisir dan palau-pulau kecil, UU nomor 4 tahun 2009, Perda kabupaten Pulau Morotai, nomor 7 tahun 2012 tentang RTRW pulau Morotai, RTRW Provinsi Malut, perda nomor 2 tahun 2013, RZWP3K provinsi Malut, Perda nomor dua tahun 2018, peraturan presiden nomor 34 tahun 2015 dan peraturan presiden nomor 77 tahun 2014.

Diantara IUP yang dipersoalkan tersebut ialah IUP PT. Karunia Arta Kamilin (KAK) IUP nomor SK. 502/1/DMPTS/2/2019 dan SK PT INTIM JAYA karya 1 dan II nomor 540/69/PM/2010
karya 2 IUP NOMOR 540/85/PM/2010 dengan luas wilayah yang dioperasi mencapai 2.300 hektare dari pantai Ngisio hingga pantai Pangeo. (Ahlit*)

Label
Tampilkan Lebih Banyak

Koridor Malut

Koridormalutnews.com adalah media online berbasis di Ternate dan fokus untuk wilayah Maluku Utara.

Artikel Terkait

Back to top button
Close