Dari DaerahFokusPolitik & PemerintahanTerkini

Menyoal Pilkades Morotai, Pemuda Angkat Bicara

MOROTAI, KMnews.com-Terkait Pemilihan kepala desa (Pilkades) di kabupaten Pulau Morotai, kalangan tokoh pemuda Morotai menilai banyak terjadi kekeliruan.

Penilaian ini datang dari beberapa narasumber yang bebicara pada forum lepas yang digelar di Taman Armydoc, desa Juanga, kecamatan Morotai Selatan (14/11/21). Narasumber yang dimaksud adalah Irwan Soleman perwakilan dari DPRD Pulau Morotai, Ikrab Sibua selaku Staf ahli fraksi partai Nasdem Pulau Morotai, Mulkan ketua KNPI Morotai, serta Sofyan Sibua dan Ashari selaku perwakilan dari kalangan jurnalis dan akademisi hukum tata negara.

Diskusi panel yang dipandu oleh Arafik Arahman selaku moderator mengangkat tema “Kisruh Pilkades di Kabupaten Pulau Morotai”.

Mengawali pembicaraan Irwan Soleman menyampaikan bahwa tahapan Pilkades di Kabupaten Pulau Morotai memakan proses waktu yang cukup lama, dimulai semenjak 2019 sampai 2021 ini.

“Itu artinya proses 3 tahun menjelang tahapan waktu pemilihan dan saya baru melihat tahapan Pilkades yang memakan waktu yang lama ini di Indonesia bahkan didunia itu baru terjadi di Morotai ” kata Irwan

Irwan juga menyampaikan bahwa dengan proses tahapan proses panjang itu tentu menguras waktu dan energi Pemerinta daerah, lebih spesifiknya panitia kabupaten, tim seleksi kabupaten(timsel) dan pantia seleksi provinsi. “Dan tahapan Pilkades itu harus kita ikuti berdasarkan norma yang berlaku dalam UU-Desa dan Kemendagri” tegas Irwan

Lanjut Irwan, dalam kisruh hasil yg mengikuti Sekolah Calon Kepala Desa (SCKD) dengan jumlah 150 sekian lebih banyak yang menuai hasil kontroversi dan menuai kegaduhan publik di Morotai.

Selanjutnya Ikrab Sibua menyampaikan bahwa ketika dirinya melihat dari aspek sistem, di Indonesia ini banyak sekali kasus yang menjerat kepala daerah bahkan kepala desa.

“Itu karena mahalnya politik kita,para Cakades (Calon Kepala Desa) melakukan komunikasi politik dan konsolidasi basis sudah melakukan pengeluaran yang begitu banyak. Kalau kita memilih pemimpin yang ideal maka kita harus rubah pada sisi sistemnya” terangnya

Selain itu, Ikrab menilai bahwa di Morotai sendiri, terlalu banyak penambahan dari sisi tahapan terutama dari aspek penjaringan.

“Bayangkan saja kalau kita lihat UU Desa kemudian peraturan Kemendagri tetang Pilkades tidak terlalu ribet. Tetapi kalau kita kaji Peraturan bupati (Perbup) 30. Tahun 2019 dan Perbup 30. Tahun 2021 itu yang dilakukan penambahan-penambahan syarat usul itu yg tidak menjawab masalah keinginan kita bersama” sebut Ikrab

Tanggapan terakhir datang dari Mulkan, ia menilai bahwa Cakades di Morotai tidak memenuhi kepastian. Artinya jadwal Pilkades ini dianggap tidak konsisten.

“Hajatan Pilkades di Morotai ini harus ditetapkan jadwal. Kita lihat saja Halut, Pilkades secara serentak sudah dilaksanakan bahkan sudah selesai pelantikan” kata Mulkan

Mulkan bilang Pilkades di Morotai harus mengacu kepada regulasi UU Desa dan Kemendagri agar dalam pelaksanaannya tidak salah kaprah. (Ahlit)

Label
Tampilkan Lebih Banyak

Koridor Malut

Koridormalutnews.com adalah media online berbasis di Ternate dan fokus untuk wilayah Maluku Utara.

Artikel Terkait

Back to top button
Close