Ekonomi & BisnisHeadline

Tak Mau Sakit Kepala, Gubernur Sebut IUP Ditarik ke Pusat Lebih Baik

SOFIFI, Koridormalutnews.com – Terkait dengan perizinan usaha pertambangan yang telah diambil alih oleh Pemerintah Pusat dari tangan Pemerintah Provinsi direspon positif oleh Gubernur Maluku utara. Melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 11 Desember 2020 lalu, Izin Usaha Pertambangan (IUP) akan ditangani oleh pemerintah pusat.

Hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 03 tahun 2020 atau biasa disebut Undang-Undang Mineral dan Batubara (Minerba). UU Minerba secara resmi ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 10 Juni 2020 lalu. Dalam UU ini, pada Pasal 35 (1) disebutkan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat.

Akan tetapi pada Pasal 35 (4) disebutkan bahwa pemerintah pusat bisa mendelegasikan kewenangan pemberian izin usaha kepada pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menanggapi hal ini, Gubernur Provinsi Maluku utara, KH. Abdul Gani Kasuba rupanya tak mau ambil pusing. Menurut Gubernur, jika kewenangan IUP diambil alih oleh Pemerintah Pusat justru lebih baik.

“kalau saya pikir ditarik lebih baik lagi, supaya saya jangan kepala sakit” ungkapnya, rabu (3/2/21)   (Andre)

Label
Tampilkan Lebih Banyak

Koridor Malut

Koridormalutnews.com adalah media online berbasis di Ternate dan fokus untuk wilayah Maluku Utara.

Artikel Terkait

Back to top button
Close